Gambar Ilustrasi / LCKINews.com
SEMARANG, LCKINews.com– Sebuah drama penyelundupan bahan bakar di lautan malam Jawa Tengah kini berkembang menjadi teka-teki besar yang mengusik publik. Keberhasilan pangkalan TNI Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan raksasa 407 ton solar (High Speed Diesel) senilai Rp6,5 miliar di perairan Semarang tidak lagi sekadar tentang penangkapan kapal tangker biasa. Kini, fokus publik dan radar hukum beralih sepenuhnya pada satu nama misterius yang memicu kegaduhan: SRDMN.
Jaringan Gurita dan Modus Sewa Lepas
Saat armada patroli KAL Pulau Menjangan mengepung kapal SPOB Nurfaizah 03 yang berlayar senyap dari Cilegon, petugas menemukan palka kapal berkapasitas 634 GT itu penuh dengan solar hitam tanpa manifes resmi dan tanpa Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL). Nakhoda berinisial FL dan 13 anak buah kapal langsung diringkus. Namun, mereka hanyalah pion di atas papan catur yang jauh lebih besar.
Benang merah kasus ini mulai terurai ketika pihak pemilik kapal, PT Nur Faizah Inti Samudra, angkat bicara. Mereka menyatakan kapal tersebut sedang disewa lepas waktu (time charter) oleh pihak ketiga. Dari celah hukum inilah mencuat nama SRDMN—sosok yang diduga kuat bertindak sebagai aktor intelektual, pemilik modal, sekaligus pemilik ratusan ton BBM ilegal tersebut.
Desakan Publik: “Tangkap Kakapnya, Jangan Cuma Terinya”
Kemunculan nama SRDMN langsung memicu reaksi keras di masyarakat. Di berbagai platform digital, netizen menyuarakan desakan serupa kepada penyidik TNI AL dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah: penegakan hukum tidak boleh tebang pilih dan berhenti pada kru kapal yang hanya berstatus sebagai kurir lapangan. Publik menuntut agar SRDMN diseret ke hadapan hukum guna membongkar jaringan mafia BBM antarpulau ini sampai ke akar-akarnya.
Dari Barang Bukti Menuju Berkah Nelayan
Di tengah sorotan tajam terhadap sang aktor intelektual, terselip angin segar bagi masyarakat pesisir. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan aparat penegak hukum menyadari betul bahwa maraknya penyelewengan BBM sangat mengancam kelangsungan hidup nelayan lokal yang kerap kesulitan mendapat solar bersubsidi.
Sebagai langkah nyata, TNI AL bersama instansi terkait tengah mengawal proses hukum agar segera mencapai status berkekuatan hukum tetap (inkrah). Jika sudah diputus bersalah oleh pengadilan, komitmen besar telah disiapkan: seluruh 407 ton solar sitaan tersebut akan dihibahkan dan didistribusikan secara gratis kepada kelompok nelayan kecil di Jawa Tengah. Langkah ini diharapkan mampu mengubah hasil kejahatan ekonomi menjadi berkah nyata bagi rakyat kecil yang membutuhkan.
Red/Farid
