Foto Tumpukan Kardus Bekas Berada Didepan Dapur SPPG/Dok.Redaksi
LCKINEWS.COM|DEMAK—Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah tim media menemukan dugaan ketidak sesuaian antara nilai anggaran dan kualitas menu yang disajikan kepada siswa di Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.
Penelusuran dilakukan wartawan melalui pantauan langsung di mana menu yang dibagikan berupa snack dari Pisang, Susu UHT, Roti Abon dan Keripik singkong gadong.
Berdasarkan penilaian harga bahan pokok di pasaran, menu tersebut diduga tidak mencapai nilai Rp10.000 per porsi, padahal program MBG dibiayai anggaran pemerintah yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah secara layak dan seimbang. Sabtu (10/01/2026).
Foto Menu MBG SPPG/Dok.Redaksi
Foto Menu MBG SPPG/Dok.RedaksiSalah Seorang wali murid di SDN 2 Kangkung, menyampaikan kekecewaannya.”Saya melihat langsung menu yang dibagikan kepada anak saya.Kalau dihitung dari bahan-bahannya, jelas tidak sampai sepuluh ribu. Program ini seharusnya memperhatikan kualitas dan keseimbangan gizi anak-anak, bukan sekadar formalitas,” ujarnya dengan nada kecewa.
Tim media selanjutnya menelusuri sumber penyedia makanan, yaitu dapur Satuan Pemenuhan Pangan Gizi (SPPG) yang dikelola oleh Yayasan Ali Bin Abi Thalib beralamat di Jl. Raya Kangkung-Kalitengah, Desa Kangkung. Ternyata, dapur tersebut tidak mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) karena tidak memiliki pagar pengaman, petugas keamanan, lahan parkir , dan di depan Dapur ada Tumpukan Kardus Seolah tempat tersebut terlihat tidak higienis.
Kejadian ini menimbulkan dugaan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut.Masyarakat berharap pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan dan Badan Gizi Nasional, segera melakukan evaluasi dan audit terhadap penyedia MBG yang bekerja sama dengan yayasan Ali Bin Abi Thalib terkait.
Hingga berita ini ditayangkan, wartawan masih dalam upaya melakukan konfirmasi kepada Tim Pelaksana Institusi (TPI) terkait dugaan ketidaksesuaian menu dan mekanisme distribusi MBG, namun belum mendapatkan tanggapan resmi.
Program MBG seharusnya menjadi langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi peserta didik, bukan justru menimbulkan tanda tanya dan kekecewaan publik akibat dugaan penyimpangan di lapangan.ujarnya
